Netralitas PNS DKI Dipertanyakan

Sementara Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan Murdhani sangat tidak terpuji. Bahkan cenderung menciderai semangat menjunjung tinggi netralitas PNS.

Hal itu tentunya akan menimbulkan prasangka negatif di masyarakat. “Publik akan menilai setiap langkah kebijakan walikota semata-mata demi memenangkan pasangan calon tertentu,” imbuhnya.

Apalagi pemerintahan kota di Jakarta bukanlah daerah otonom. Setiap aktivitas pelayanan dan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat, sudah pasti menggunakan uang rakyat lewat APBD.

“Uang rakyat tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Harus demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kalau walikota tidak netral, kawatir akan pilih kasih dalam penggunaan dana APBD,” pungkas Sugiyanto. (rul)