Netty DPR Nilai Penerapan New Normal Tidak Masuk Akal, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan new normal saat jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi menuai kritik sejumlah kalangan. Kritik tersebut antara lain disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.

Menurut Netty, kebijakan new normal sangat terburu-buru dan  mengkhawatirkan apabila akan diterapkan.

Berdasarkan data, per Selasa (26 Mei 2020), terdapat 415 kasus baru positif corona, dengan jumlah keseluruhan 23.165 pasien positif Corona tersebar di berbagai daerah  di Indonesia.

Netty dalam keterangan persnya, Kamis (28/5) mengatakan kebijakan new normal yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perlu dilihat secara menyeluruh dan lebih teliti oleh pemerintah. Pasalnya, WHO menekankan bahwa kebijakan new normal berlaku untuk negara yang berhasil melawan Covid-19.

“Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" ungkapnya.

Politikus PKS itu menilai penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sejuh ini masih berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Dengan adanya new normal menurut Netty hanya akan memicu meningkatnya kasus Covid-19.

Netty menilai penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan. Misalnya kemampuan tes Corona kita yang rendah, kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tetapi pemerintah mau melakukan new normal.

“Kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak," katanya.