Netty DPR Sentil Pemerintah Terkait Besaran Anggaran Kesehatan
"Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan, ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada penanganan krisis di bidang kesehatan. Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR ini juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia berpendapat, meskipun sudah ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan. Misalnya, pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, program dan lain-lain.
“Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial," sesal Netty.
Terkait permasalahan tersebut, Netty menggarisbawahi tentang pentingnya pengawasan implementasi program dan anggaran.
Ia mengatakan, ketika tiba-tiba ada realokasi anggaran negara dengan jumlah fantastis, maka harus dilakukan mekanisme pengawasan ekstra yang terstruktur melibatkan DPR, BPK, KPK, OJK, profesi dan masyarakat.
“Kami tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan. Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujarnya.
Netty juga mengusulkan, pemerintah harus selalu meng-update laporan penanganan Covid-19. Termasuk laporan keuangan melalui kanal resmi yang dapat diakses publik.
Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital