Netty DPR Sentil Pemerintah Terkait Besaran Anggaran Kesehatan

Netty DPR Sentil Pemerintah Terkait Besaran Anggaran Kesehatan
Uang Rupiah. Foto: dokumen JPNN.Com

"Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan,  ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada  penanganan krisis di bidang kesehatan.  Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia berpendapat, meskipun sudah ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan. Misalnya, pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, program dan lain-lain.

“Jangan sampai alasan kedaruratan  menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial," sesal Netty.

Terkait permasalahan tersebut, Netty menggarisbawahi tentang pentingnya  pengawasan implementasi program dan anggaran.

Ia mengatakan, ketika tiba-tiba ada realokasi  anggaran negara dengan jumlah fantastis, maka harus dilakukan mekanisme  pengawasan  ekstra yang terstruktur  melibatkan DPR, BPK, KPK, OJK, profesi dan masyarakat.

“Kami tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan.  Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujarnya.

Netty juga mengusulkan, pemerintah harus selalu meng-update laporan penanganan Covid-19. Termasuk laporan keuangan  melalui kanal resmi yang dapat diakses publik.

Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News