Netty PKS: Kenaikan BBM Bisa Picu Gelombang PHK
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher khawatir kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bisa berpotensi gelombang PHK besar-besaran di sektor industri.
Mengingat kenaikan BBM akan mendongkrak beban operasional unit usaha di seluruh Indonesia.
Menurut politikus Partai PKS itu, BBM merupakan kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik.
"Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masyarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).
Menurut Netty, dampak kenaikan BBM itu tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi para pelaku UMKM.
Jika biaya operasional tinggi, sedangkan serapan pasar rendah, maka jalan pintasnya ialah PHK untuk mengurangi beban perusahaan.
"Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran. Bukan tidak mungkin jika nanti banyak UMKM yang gulung tikar," papar Netty.
Selain soal PHK, Netty juga menyoroti aspek kesejahteraan pekerja saat menghadapi kenaikan harga BBM.
Menurutnya, ketika barang di pasaran naik, tetapi tidak diikuti dengan naiknya upah, maka yang terganggu adalah kesejahteraan keluarga di Indonesia.
"Biaya rumah tangga termasuk untuk belanja asupan keluarga mesti terganggu," imbuh Netty.
Netty meminta pemerintah memikirkan skema penanganan imbas kenaikan BBM dengan sungguh-sungguh, jangan hanya meminta rakyat bersabar dan tidak mengeluh. (jpnn)
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher khawatir kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bisa berpotensi gelombang PHK.
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?