Netty PKS Minta Pemerintah Menerapkan Lockdown Total
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dalam menekan penularan Covid-19.
Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan dan pengetatan PPKM berskala mikro.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai PPKM berskala mikro tidak tepat di dalam menekan penularan Covid-19. Sebab, mobilitas masyarakat sulit ditahan dengan kebijakan PPKM skala mikro.
Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah pusat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan lonjakan penularan Covid-19.
Toh, katanya, PSBB diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
"Pemerintah harus segera memberlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty dalam keterangan persnya, Rabu (23/6).
Netty berharap pemerintah lebih tegas menerapkan aturan yang bisa mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan demi menekan penularan Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberlakukan PSBB, bahkan lockdwon total. PPKM mikro dinilainya tidak tepat dalam menekan kasus Covid-19.
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya