Netty PKS: Pemerintah Memberi Kado Buruk Kepada Masyarakat pada Momen Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui penerbitan Perpres Nomor 64 tahun 2020 membuktikan tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat covid-19.
Bahkan menurut beberapa pakar kondisi ekonomi kita akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan.
“Maka kebijakan kenaikan ini sangat mencederai kemanusiaan,” tegas Netty kepada wartawan, Kamis (14/5).
Lebih lanjut, Netty menilai pemerintah memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen lebaran ini.
Menurut Netty, rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung oleh rakyat, sebut saja kenaikan tarif dasar listik (TDL), harga BBM yang tidak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang makin menurun.
Netty menilai kebijakan kenaikan ini makin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat makin sengsara dan ambyar.
“Pemerintah seharusnya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan,” ujar politikus PKS ini.
Menurutnya, kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas 3 PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat karut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.
Kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui penerbitan Perpres Nomor 64 tahun 2020 membuktikan tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat covid-19.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan