Nevi Zuairina: Agenda Raker Dadakan Komisi VI dan Menteri BUMN Sangat Sensitif

Kedua, menurut Nevi, BUMN sebagai regulator sekaligus operator korporasi, menjadi semakin dimanja dan sumber kecemburuan pihak swasta yang hidup, tumbuh dan mati dengan usaha sendiri. Ketiga, rapat yang dilakukan dimasa reses, kemudian menggabungkan antara PMN, PSO dan pembayaran hutang negara menjadi sangat rancu dan menimbulkan kecurigaan.

Anggota Komisi VI yang sangat konsern terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini menyoroti karena BUMN mendapat berbagai kemudahan APBN.

“Dia (BUMN, regulator, dia juga operator, tetapi masyarakat tidak diberikan kedamaian dalam pelayanannya. Sebagai fakta, sebelumnya persoalan BPJS yang naik hampir dua kali lipat, dan yang akan diterapkan berupa iuran Tapera yang sangat memberatkan pekerja dan Usaha Kecil Menengah,” katanya.

"Kasihan rakyat, kehidupannya diperas dengan regulasi," katanya dengan miris.

Nevi mengatakan, fraksinya menyarankan, kedepannya PMN harus memberikan multiplayer effect. Seleksi dilakukan pada BUMN yang mempunyai manajemen baik dan direksi yang taat pada aturan Undang-Undang sehingga pemberian PMN dapat mencapai hasil maksimal.

Pemberian dana kepada BUMN, yang tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan memprioritaskan penyelamatan Usaha Rakyat Kecil akibat terpuruknya perekonomian di masa pandemi, baik dalam bentuk PMN, Pembayaran Utang maupun Dana Talangan sebaiknya di tunda dulu.

"Pemerintah mesti dapat membuat prioritas dengan dana minim dan ketat APBN. Beban APBN tahun 2020 ini sangat berat. Defisit berjalan saat ini sangat besar dimana hingga April 2020 defisit APBN sebesar Rp 74,5 triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Jangan ceroboh terhadap penggunaan ABPN, karena bila meleset, yang menjadi korban pertama adalah rakyat kecil," tutup Nevi Zuairina.(fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: