Nevi Zuairina Dukung Moratorium Pabrik Semen, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mendukung langkah pemeritah melakukan moratorium pabrik semen di Indonesia.
Pasalnya, hingga saat ini, produksi semen nasional telah melebihi kebutuhan sehingga memicu anjloknya harga sekaligus menjadi ancaman oversupply secara terus-menerus.
Nevi mengatakan Jika melihat data yang ada di mana industri semen tanah air mengalami oversupply, sudah saatnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat menyelamatkan industri semen tanah air.
Pertama, Pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, agar produk tanah air khususnya semen dapat terserap secara maksimal sehingga dapat terhindar dari oversupply.
Tahun 2021 ini terdapat total 25 proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp 278,35 triliun. Jika semua proyek tersebut menggunakan produk semen dalam negeri, tentunya dapat menyerap produk dari industri semen dalam negeri secara maksimal.
“Pemerintah mesti dapat meninjau ulang pembangunan pabrik semen baru di Indonesia,” kata Nevi saat menghadiri seminar tentang kondisi perburuhan sektor semen di Indonesia, Kamis (3/6).
Menurut Nevi, Oversupply sebesar 42 juta ton ini merupakan persoalan serius karena menyebabkan utilisasi pabrik hanya mencapai 66 persen. Artinya sudah ada beberapa line pabrik dalam suatu perusahaan berhenti produksi.
“Jika dibiarkan terus-menerus, akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru khususnya pada tenaga kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja, penurunan kesejahteraan dan overload kerja, juga akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat dan mungkin saja Industri Semen Nasional akan bernasib sama dengan Industri baja di Indonesia,” kata politikus PKS ini.
Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mendukung langkah pemeritah melakukan moratorium pabrik semen di Indonesia.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online