Nevi Zuairina Sebut Ada Kontradiksi Kebijakan Pada Tata Niaga Beras
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar satu juta ton dalam waktu dekat sebagai kebijakan yang kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya.
Nevi berpendapat data menunjukkan bahwa stok beras dan semua prediksi pada beberapa bulan ke depan sangat aman sehingga tidak ada alasan membuka keran impor sebesar satu juta ton dalam waktu dekat.
“Kementerian Perdagangan mesti sinkron dengan kementerian teknis dalam hal ini Kementan. Bahkan data BPS menunjukkan stok beras nasional hingga akhir Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton. Sebentar lagi kan panen raya, untuk apa impor sejuta ton ini?” kata Nevi mempertanyakan.
Politikus PKS ini sudah mulai melihat gejolak di masyarakat yang menentang rencana impor beras ini. Bahkan yang sangat miris, menurut dia adalah adanya petani yang dalam satu kawasan mengeluh gabahnya dihargai Rp 1.400 per Kg.
“Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET. Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tata niaga,” ujar Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar mempertimbangkan kembali agar membatalkan rencana importasi beras ini.
Dia mendorong pemerintah melalui BULOG agar menyerap gabah petani dengan masif.
Menurut dia, kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan, yakni menyelamatkan petani, memenuhi stok cadangan beras nasional, dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dalam jumlah terlalu banyak yang berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke end user.
Anggota Komisi VI DPR Hj Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar satu juta ton dalam waktu dekat sebagai kebijakan yang kontradiksi
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?