New Normal di 4 Provinsi, Memang Perlu Mengerahkan TNI dan Polri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak masyarakat mendukung tatanan kehidupan new normal dalam situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan penyebaran COVID-19..
Poyuono menjelaskan new normal merupakan tatanan kehidupan aktivitas masyarakat yang harus tetap menjalankan roda kehidupan ekonomi dan interaksi sosial di saat belum adanya obat atau vaksin mencegah dan mengobati Covid-19.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan TNI dan Polri untuk memulai persiapan new normal di empat provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Gorontalo.
"Jadi, tatanan new normal harus didukung oleh masyarakat di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19," kata Poyuono, Selasa (26/5).
Karena itu, kata dia, pengerahan TNI dan Polri secara masif yang akan dilaksanakan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB sangatlah tepat.
"Karena hanya dua institusi ini yang sanggup mengatur dan menerapkan disiplin tinggi kepada masyarakat dalam keadaan tatanan kehidupan new normal," ungkap anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.
Poyuono menjelaskan roda ekonomi harus digerakkan di saat pandemi Covid-19 belum mereda, dengan menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru.
Menurutnya, pabrik-pabrik, pusat industri, transportasi, mal, pasar dan pusat perekonomian harus dibuka kembali dalam tatanan sistem kehidupan normal yang baru.
Arief Poyuono mendukung Presiden Jokowi mengerahkan anggota TNI dan Polri dalam pelaksanaan New Normal di empat provinsi.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral