New Normal di Sektor Bisnis Butuh Ketegasan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Aviliani mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas bila akan menerapkan new normal di sektor bisnis. Kesiapan pelaku menjadi kunci utama karena akan menjadi pertimbangan investor.

Menurut dia, tujuan new normal bagus bila setiap organisasi sudah siap. Sebaliknya bila tidak siap, justru akan jadi bumerang karena bisa memicu penambahan kasus Covid-19.

"Pemerintah harus tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Apalagi penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 relatif masih lemah, karena sebagian masyarakat masih tidak peduli terhadap pandemi," tutur Aviliani dalam siaran persnya yang diterima JPNN, Kamis (4/6).

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas ini juga menyarankan perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada penambahan kasus baru. Apalagi new normal tidak serta merta menciptakan demand yang besar. Itu sebabnya harus ciptakan image produk yang kuat dan dicari masyarakat.

"Dibutuhkan juga kolaborasi antara pengusaha kecil dan besar," cetusnya.

Kebijakan ini, lanjut Aviliani, mungkin menjadi sesuatu yang dinantikan para pengusaha. "Namun, pertanyaannya, apakah pelaku usaha dan masyarakat siap mengikuti protokol dan pemerintah dapat tegas menegakkan aturan," sergahnya.

Selain itu, menurut Aviliani, dibutuhkan juga peran pemerintah untuk membangun ekosistem rantai pasok di setiap sektor usaha. "New normal perlu dijalani karena akan turut mendorong ekonomi,” cetus Aviliani.

Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, jenis aktivitas perdagangan yang akan dibuka dalam new normal adalah pasar rakyat, toko swalayan, restoran, rumah makan, warung makan, kafe, toko obat farmasi dan alat kesehatan. Kemudian mal, pusat perbelanjaan, restoran di rest area, salon, Spa, tempat hiburan dan pariwisata.