Newmont Gugat Pemerintah Lewat Arbitrase

jpnn.com - JAKARTA - Ketegangan antara pemerintah dengan para perusahaan tambang akhirnya pecah. Salah satunya, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang membawa perserteruan terkait larangan ekspor konsentrat ke lembaga arbitrase internasional. Hal itu seiring ketidak jelasan sikap pemerintah soal rencana ekspor tahun ini.

Presiden Direktur PTNNT Martiono Hardianto menyatakan, pihaknya beserta pemegang saham mayoritas Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV) memutuskan untuk mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah.

Keputusan tersebut terkait dengan larangan ekspor yang berakibat berhentinya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau.

"Kondisi ini menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7).

Dia menjelaskan, kenteuan terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat pada 2017 tak sesuai dengan isi Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral Indonesia-Belanda.

Dalam gugatan yang diajukan kepada"the International Center for the Settlement of Investment Disputes, pihak perseroan bertujuan memperoleh putusan sela yang mengizinkan PTNNT melakukan ekspor konsentrat tembaga. Sehingga, kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali.

"Kami telah melakukan berbagai upaya terbaik selama enam bulan terakhir untuk menyelesaikan isu ekspor. Meski begitu, PTNNT belum dapat meyakinkan Pemerintah bahwa KK berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada. Karenanya, kami dan para pemegang saham terpaksa mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui arbitrase internasional," ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, tambang tembaga dan emas Batu Hijau berada dalam tahap perawatan dan pemeliharaan. Pihak perseroan pun tetap melakukan kegiatan pengendalian terkait keamanan dan keselamatan manusia, sumber daya air, dan lingkungan hidup.