Ngabalin Jawab Isu Cawe-Cawe dalam Penggantian Pj Gubernur Menjelang Pilkada 2024

jpnn.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pergantian penjabat atau pj gubernur sejumlah provinsi menjelang Pilkada 2024, murni merupakan tata kelola pemerintahan dan tidak ada unsur politis.

Ngabalin menyampaikan itu merespons beredarnya informasi rencana pelantikan sejumlah pj gubernur baru di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri), Senin (24/6) hari ini.

"Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain," ujar Ngabalin dalam kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/6).

Dia mengatakan pergantian pj gubernur merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, antara lain dikarenakan penjabat sebelumnya ada yang akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur.

"Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang," ujarnya menegaskan.

Menurut Ngabalin, di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional.

Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin, semuanya berdasarkan pertimbangan memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, penjabat yang akan dilantik Senin ini, yakni Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).