Ngeri! Begini PKS di Mata Dewan Adat Papua

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Adat Papua Yan Piet Yaranggan menilai pemecatan Fahri Hamzah oleh DPP PKS merupakan proses pembungkaman demokrasi di Indonesia. Karena itu menurut Yan, PKS tidak patut lagi mengklaim institusinya sebagai partai politik dengan semangat reformasi.
"Apa yang dialami Fahri merupakan proses pembungkaman demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh PKS. Karena itu, partai ini jangan lagi mengusung semangat reformasi," kata Yan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/4).
Bagi masyarakat Papua lanjutnya, Fahri adalah pejuang demokrasi di Indonesia dan sampai hari ini masih berjuang menegakkan demokrasi, dan HAM di Papua.
Saat demokrasi di Papua yang ditekan oleh banyak pihak sebagaimana yang terjadi di saat akan digelarnya Kongres Masyarakat Papua pada 2 November 2015 lalu, hanya Fahri yang berani pasang badan ke Papua sekaligus membuka kongres.
"Semua pejabat di pemerintahan takut datang, hanya Fahri yang berani datang dan membuka secara resmi kongres tersebut," tegasnya.
Yan menjelaskan, kiprah Fahri di bidang politik tidak saja di kawasan Senayan tapi sampai ke ujung timur Indonesia, Tanah Papua.
"Masih kecil saja sudah berani PKS ini menghabisi karier politik Fahri. Saya jadi yakin, kalau PKS ini suatu saat menjadi partai penguasa, demokrasi di Indonesia yang akan dia bunuh," pungkasnya.(fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor
- ISDS Gelar Diskusi Bertema Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea Bagi Perdamaian Dunia
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik