Nggak Mutu jika Hanya Usut Pelesirannya
Rabu, 12 Januari 2011 – 19:33 WIB

Nggak Mutu jika Hanya Usut Pelesirannya
JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tampaknya mulai bosan ditanya soal perkembangan penanganan kasus pelesirannya Gayus Tambunan. Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak tertarik menjawab pertanyaan soal pelesirannya pria yang kumisnya mirip kumis artis kocak Thukul itu. Pria asal Sumbar itu terang-terangan mengaku lebih suka jika wartawan memberitakan soal mafia pajaknya.
Ketika ditemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/1), Patrialis yang diberondong banyak pertanyaan oleh media, menyatakan bahwa topik pertanyaan mengenai kasus plesiran Gayus bukanlah topik pertanyaan yang bagus. ‘’Sepertinya, enaknya (bertanya) topik yang lain. Itu (soal Gayus) topiknya tidak bermutu,’’ kata Patrialis.
Pertanyaan wartawan pun hanya dijawab singkat Patrialis dan terkesan asal jawab saja. Saat ditanya apakah penerima uang suap Gayus dari petugas rumah tahanan tidak ditindak, Patrialis mengaku pihaknya tidak tahu. Termasuk dugaan harga pasport Gayus atas nama Sony Laksono yang mendekati Rp1 miliar.
‘’Itu bukan urusan kita Gayus mau cari duit darimana. (Soal pemberi uang) bukannya tidak kena, tapi duduk masalahnya juga tidak jelas, apanya yang mau saya komentari?,’’ kata Patrialis balik bertanya.
JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tampaknya mulai bosan ditanya soal perkembangan penanganan kasus pelesirannya Gayus Tambunan. Menteri
BERITA TERKAIT
- Ternyata Prajurit TNI di Daerah Dapat Jatah Motor Listrik
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN