Ngobral Bareng Netizen Jogja, Ketua MPR Beber Tugas Kepala Daerah

jpnn.com - YOGYAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli mengatakan semua pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat tugasnya hanya melayani, mencerdaskan dan untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu, mestinya pejabat negara yang dipilih rakyat terlarang mencari proyek dan komisi-komisi.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli dalam forum “Netizen Jogja Ngobrol Bareng Ketua MPR RI", dengan moderator Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, di Yogyakarta, Jumat (18/3).

“Bangsa ini telah memilih demokrasi untuk pengelolaan negara. Makanya mulai dari presiden, gubernur dan bupati atau walikota dipilih langsung oleh rakyat," kata Zulkifli.

Tapi setelah dapat mandat langsung dari rakyat, lanjut Zulkifli, sebagian kepala daerah lupa dengan amanat selanjutnya dari konstitusi yang sama yakni mereka itu harus menjadi pelayan rakyat.

“Mereka wajib mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Jangan cari proyek atau menjual kekayaan alam daerah," tegas dia.

Karena amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan secara baik oleh sebagian kepala daerah ujar Zul, berarti ada sesuatu yang salah dari mereka dalam mengemban kepercayaan rakyat.

“Kalau dari sisi Majelis, harus dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 45. Itulah salah satu tugas MPR saat ini, mengkaji sistem ketatanegaraan kita agar sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh 4 Pilar MPR RI," tegas Ketua Umum PAN ini.

Dalam prosesnya setelah Badan Pengkajian MPR RI membuka ruang dialog yang selebar-lebar bagi semua pihak kata Zul, akhirnya mengerucut ke satu arah, yakni perlunya satu haluan negara yang dahulu dikenal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Ini adalah sebuah kerja besar dan dalam kenyataannya memang tidak akan pernah bisa dilakukan hanya oleh MPR sendiri. Pertemuan dengan Netizen Jogja ini adalah bahagian dari cara MPR untuk berbagi tugas kenegaraan, tujuannya untuk kebaikan bangsa dan negara," katanya.(fas/jpnn)