Ngotot Naikkan Harga BBM, JK Dikecam PDIP

jpnn.com - JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas justru dilontarkan PDIP yang merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu.

Ketua DPP PDIP Effendi Sombolon menegaskan rencana menaikkan harga BBM hanya keinginan wapres Jusuf Kalla (JK). Ia pun mengecam JK yang dinilainya sangat getol mau menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 alias dinaikkan Rp 3 ribu. ”Nafsu” menaikkan harga BBM itu dinilai Effendi berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih kalem terhadap rencana itu.

”Kenapa sih nafsu bangat mau naikkan harga BBM - Kok begitu semangatnya menaikan harga komoditas sih? Gak melihat sikon (situasi dan kondisi), kan’baru seminggu dilantik, kenapa (JK) sudah bikin heboh. Saya gak tahu ada apa di balik ini, yang saya pertanyakan kenapa JK bernafsu sekali," lontar Effendi di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).

Devisit anggaran karena sebagian besar APBN dialihkan untuk subsidi BBM,menurut Effendi, akibat selama ini lalai dalam pengelolaan energi di negara ini. Akibatnya, pembenahan tata niaga tidak berjalan dengan baik.

”Jadi seharusnya dibenahi dulu tata kelola energi, lantas tata niaga dan distribusinya. Bukannya yang ditangani justru masalah program jaring pengaman sosialnya. Lebih baik gak usah ada saja pemerintahan Jokowi ini, mendingan lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi,” papar Effendi gemas.

Ia pun mendukung penuh usulan ekonom Rizal Ramli yang menyarankan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, naun cukup mengatur kadar oktan di setiap jenis BBM. 

”Sudah betul itu Rizal Ramli, oktannya saja yang disesuaikan. Oktan yang murah diberikan kepada yang murah, seperti bajaj, motor, angkot,” jelas Effendi yang juga Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ini.

Effendi juga mengaku khawatir kalau rencana kenaikan harga BBM sedang ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. ”Kami’kan ingin fokus masalah (pengelolaan) energinya dulu, tapi kok energinya belum ditangani malah akhirnya liberal,” imbuhnya sengit.