Ngotot Naikkan Harga BBM, JK Dikecam PDIP
Terang-terangan diungkap Effendi ada beberapa menteri di sektor ekonomi di kabinet Jokowi yang bermashab neo liberal, yang artinya bertolak belakang dengan doktrin Trisakti dari Bung Karno.
”Sekarang saya tanya, siapa Sudirman Said (Menteri ESDM) ? Siapa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ? Siapa itu Sofyan Djalil (Menko Ekonomi)? Jadi wajar saja kalau harga BBM katanya mau naik, karena pengambil kebijakannya bukan dari ideologi Trisakti. Saya gak tahu siapa mereka,” tutur Effendi sengit.
Ditegaskannya pula, para menteri tersebut diduga kuat membawa garis liberal ekonomi. Padahal sejatinya arah politik ekonomi PDIP adalah Trisakti. Jadi seharusnya komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang salah satunya BBM itu dikuasai negara. ”Bukannya malah dilepas ke mekanisme pasar,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.
Ia menambahkan, semestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan strategis seperti membangun kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, dan meningkatkan produksi minyak. ”Lah ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral saja belum dibubarkan, malah mau langsung naikin harga BBM,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wapres JK menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan bulan ini juga, alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. (ind)
JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Libur Natal, ASDP Catat 206 Ribu Penumpang Tinggalkan Jawa Menuju Bali
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Kenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Mentrans Iftitah: Momen Penting dalam Bangun Indonesia
- Geger Mahasiswi Tewas Seusai Jatuh dari Lantai 2 Gedung di UPI Bandung
- Diduga tak Bisa Berenang, Dedi Irawan Tewas Tenggelam
- Hasil Survei Lemkapi: Kepuasan Terhadap Kinerja Polri 82,1 Persen