Niat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Belum Sesuai Konstitusi

Namun, secara umum dan kolektif, tingkat daya saing kita di tingkat regional dan global masih belum cukup memuaskan.

“Menurut laporan Bank Dunia, pada World Development Report, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara maju di bidang pendidikan khususnya di bidang literasi sedangkan dalam bidang science, Indonesia membutuhkan 17 tahun untuk mengejar ketertinggalannya,” ungkap Rully.

Dia kemudian menyebutkan sejumlah persoalan dalam bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi.

Misalnya, bagaimana akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib belajar 9 tahun, apakah sistem pendidikan nasional sudah menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, apakah postur anggaran 20% dari APBN sudah memenuhi tujuan pendidikan.

Rully menambahkan pada APBN tahun 2017 anggaran pendidikan mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4%.

Sejumlah Rp 268,18 triliun atau 13% dari APBN disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah.

Kementerian Agama mendapat Rp 50,44 triliun (2,5%) dan Rp 12,83 triliun dibagi ke 17 kementerian dan lembaga lain.

“Dana yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun atau 1,9% dari keseluruhan APBN,” katanya.(adv/jpnn)