Nikah Politik

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak Anwar Usman melepaskan jabatannya sebagai MK karena akan menikahi adik Presiden Jokowi.

Secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampak ketatanegaraan. Begitu alasannya. 

Bagaimanapun Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan presiden dan kepentingan politik presiden Jokowi, misalnya pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Konflik kepentingan diperkirakan akan muncul dalam setiap pengujian undang-undang karena presiden adalah salah satu pihak.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Dia menilai menilai rencana tersebut merupakan hal yang biasa saja dan Anwar tak perlu mundur dari jabatannya. Ini adalah urusan cinta, urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan urusan tata negara. 

Urusan cinta memang urusan pribadi. Namun, netizen menganggap pernikahan ini sebagai pernikahan politik yang menguntungkan posisi Jokowi.

Pada 2024 nanti jika gerakan mengundur pemilu menggelinding menjadi bola salju, dan Jokowi setuju untuk menambah masa jabatan, maka posisi-posisi kunci akan mengamankan manuver Jokowi.

Polisi dan TNI sudah dipegang oleh para confidante Jokowi. Sekarang MK yang menjadi benteng terakhir keadilan hukum juga sudah dipegang oleh klan Jokowi. Itulah yang membuat sebagian netizen risau dan galau.