Nilai Kecurangan Pilpres Semakin Jelas

Firman pun begitu yakin bahwa dari lanjutan persidangan di MK, kecurangan-kecurangan di pilpres tahun ini terlihat semakin jelas. 

Sementara, Pengamat politik Didin Muhafidin mengatakan, MK merupakan lembaga politik yang berarti seluruh informasi, saran, masukan (input) terhadap keberatan penyelenggaraan Pilpres harus dapat diakomodir. "Semuanya harus dapat diakomodir agar pada akhirnya dapat memberikan kebijakan yang lebih baik dan diterima semua pihak," katanya yang dihubungin Selasa (12/8)

Didin meminta seluruh  informasi, saran, masukan terhadap keberatan penyelenggaraan Pilpres di wilayah-wilayah yang diduga terjadi sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Papua sekalipun harus dihimpun. (mas/jpnn)