Nilai Laporan Akuntabilitas DKI Jeblok, Ahok Ngeles Begini

jpnn.com - JAKARTA - Laporan akuntabilitas kinerja instansi DKI mendapat nilai CC. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, hal itu disebabkan ada yang tidak sinkron antara program dan anggaran.

Ahok, sapaan Basuki, mencontohkan kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI. Kasus itu ditangani oleh Bareskrim Polri. 

"Sebenarnya permasalahan DKI dari dulu, dari visi misi untuk mencapai programnya itu sama anggaran enggak nyambung. Kamu lihat aja contohnya kita bisa kasus UPS, scanner. Itu salah satu contoh bisa membuat nilai jadi C,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/11).

Ahok menjelaskan, pengadaan tersebut tidak ada di Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Enggak ada KUA-PPAS gimana bisa keluar anggaran, jadi hampir semua penganggaran kami enggak sesuai dengan tujuan visi misi. Harusnya visi jelas bisa terukur, misinya apa program kerja itu apa. Itu dituangkan dalam musrenbang sampai KUA-PPAS, jadi jelas,” ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, DKI tidak pernah mengikuti aturan berkaitan dengan penyusuan anggaran. Karenanya, Ahok berupaya untuk mengubah hal itu. “Nah makanya tahun 2016, penganggaran APBD DKI untuk pertama kalinya dari e-Musrenbang smapai KUA-PPAS semua jelas,” ungkap Ahok. (gil/jpnn)