NIP PPPK Jalur Honorer K2 Juga Terganjal Masalah Fiskal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan, belum diprosesnya Nomor Induk Pegawai atau NIP sekitar 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019, juga terganjal masalah fiskal.
“Ini persoalan dengan fiskal, perubahan anggaran di daerah itu juga tidak mudah seiring dengan pergantian para anggota DPRD. Pascapemilu kan di DPRD juga terjadi pergantian-pergantian," ucap Herman saat berbincang dengan JPNN, Rabu (18/9).
Masalah itu, menurutnya berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah alias Perda tentang APBD. Sebab, anggaran untuk PPPK di masing-masing daerah harus ada nomenklaturnya.
"Itu harus diputuskan di dalam Perda, itu harus mengubah anggaran daerah. Sehingga prosesnya di ketersediaan anggaran yang harus ada keputusannya di Perda. Saya sudah tanya pemerintah begitu alasannya," jelas politikus Demokrat itu.
Herman menambahkan, anggaran untuk PPPK itu kabarnya merupakan slot untuk CPNS yang dialihkan kepada PPPK. Di sinilah diperlukan penyesuaian di daerah.(fat/jpnn)
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan, belum diprosesnya Nomor Induk Pegawai atau NIP sekitar 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019, juga terganjal masalah fiskal.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan
- Info BKN soal Masa Sanggah PPPK 2024, Honorer Database BKN Simak ya
- Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Harus Siapkan Syarat Penting Ini
- Banyak Pelamar PPPK 2024 TMS Gegara Ini, Kekhawatiran Honorer K2 Terbukti
- Masalah Fatal Seleksi PPPK 2024, Seluruh Honorer K2 Satu Dinas jadi Korban