Nizar Soroti Utang Luar Negeri, Impor Pangan, Honorer K2

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum SATRIA GERINDRA (Satuan Relawan Indonesia Raya) Moh Nizar Zahro menyoroti banyak hal antara lain masalah utang luar negeri dan honorer K2. Dia mengklaim, sejumlah masalah tidak akan terselesaikan jika tidak terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan pesta demokrasi 2019 merupakan gerbang menuju Indonesia Baru. Hal itu menurutnya ditandai dengan meluasnya gerakan 2019 Ganti Presiden di seluruh pelosok tanah air.
Bahkan, tuding dia, segala cara dilakukan rezim yang ketakutan untuk membungkamnya. Mulai tuduhan makar, pengerahan preman untuk mengadang hingga mengintinidasi para tokoh pergerakan itu.
"Patut dilacak kenapa gerakan #2019GantiPresiden cepat membesar. Jawabannya adalah karena rakyat ingin perubahan. Rezim Jokowi dianggap sudah gagal memimpin negeri ini. Karena gagal maka layak diganti," kata Nizar kepada JPNN, Rabu (2/01) malam.
Di mana kegagalannya? Menurut Nizar, kegagalan Jokowi gampang diukur dari janji-janji politiknya saat Pilpres 2014. Mulai masalah utang, penyelesaian masalah honorer K2, hingga tidak akan melakukan impor pangan.
Jokowi sudah janji tidak akan berhutang. Tapi kenyatannya, utang menumpuk, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Rezim ini disebutnya berupaya melakukan manipulasi dengan membelah utang menjadi dua bagian, yakni utang pemerintah dan utang BUMN.
"Manipulasi utang memang mampu mengamankan rezim dari ancaman impeachment, namun di sisi lain sangat membahayakan BUMN yang bersangkutan. Karena jika BUMN yang diberi tugas berhutang gagal bayar maka akan disita oleh kreditor," tutur anggota Banggar DPR ini.
Nizar Zahro menyoroti sejumlah masalah seperti utang luar negeri dan honorer K2,yang menurutnya sebagai bentuk kegagalan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.
- Waduh, Oknum Mengaku Letkol Teddy Tawarkan Kelulusan PPPK Instan ke Honorer K2
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Modernland Realty Pangkas Beban Utang Obligasi Luar Negeri Sebesar Rp1,7 Triliun
- Ketum FOKDEI Mengapresiasi Langkah Mandiri Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi
- Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN