Nizar Tanggapi Ketua KASN soal Pengangkatan Honorer jadi PNS di Era SBY
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Nizar Zahro mengingatkan Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi harus berkaca dari data dan fakta ketika bicara soal pengangkatan honorer menjadi PNS.
Dia mengingatkan Sofian agar tidak hanya memuji Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK), dan menyalahkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, terkait pengangkatan satu juta tenaga honorer K2.
“Ketua KASN harus berkaca dari data dan fakta. Jangan cuma bisa memuji Jokowi - JK dan menyalahkan SBY,” kata Nizar dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/3).
Nizar menyatakan bahwa honorer itu sudah mengabdi bertahun-tahun. Proses pengabdian yang sudah berjalan bertahun-tahun itu tentu ada unsur pembelajaran. “Honorer ditempa untuk menjadi ASN,” tegas juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, itu.
BACA JUGA: Ketua KASN: Honorer Diangkat jadi PNS Tanpa Tes, Mutu SDM Anjlok
Menurut dia, sejatinya para honorer itu sudah melalui tes kerja nyata. Karena itu, Nizar menilai tidak perlu lagi tes tulis yang sekadar formalitas belaka.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KASN Sofian Effendi menyatakan penangkatan 1,1 juta tenaga honorer tanpa tes di era SBY, membuat mutu aparatur sipil negara (ASN) anjlok.
“Mutu kita, ASN-nya karena ada intervensi politik menjadi sangat anjlok. Dulu, pada zaman pemerintahan Pak SBY dipaksa untuk mengangkat 1,1 juta pegawai honorer tanpa tes itu langsung menurunkan kualitas," ujar Sofian dalam diskusi Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3).
Nizar Zahro menanggapi pernyataan Ketua KASN Sofyan Effendi soal pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes di era pemerintahan SBY.
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- MenPAN-RB Rini Minta Pemda Tidak PHK Honorer, Alihkan Semuanya
- Honorer Tua Ikut Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK 2024, Semoga Lulus Semua