Nizar Zahro: Ini Bukti RJ Lino Mengakui Kesalahannya

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Pansus Pelindo II Moh Nizar Zahro menyatakan, Dirut Pelindo II RJ Lino secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya terkait perjanjian perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok, pada Hutchison Port Holdings (HPH).
Bukti ini terkonfirmasi dengan telah dilakukannya penandatanganan kontrak konsesi antara Pelindo II dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kementerian Perhubungan selaku otoritas pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (11/10) kemarin.
Menurut dia, perjanjian konsesi tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang selama ini dilabrak oleh RJ Lino.
"Ini sangat menarik, kenapa Pelindo II berubah haluan mau tanda tangan konsesi dengan kementerian perhubungan padahal kita tahu perpanjangan kontrak dengan HPH telah di lakukan oleh Pelindo II pada tahun 2014," kata Nizar saat dihubungi, Kamis (12/10).
Namun, penandatanganan konsesi Pelindo II dengan BUP Kemenhub ini menurutnya tidak bisa berlaku surut. Justru, kerjasama Pelindo II tentang konsesi dengan Kemenhub untuk pengelolaan JICT menjadi bukti kesalahan Lino.
"Berarti Pelindo II mengakui kesalahannya dan akibat itu perjanjian perpanjangan kontrak pada tahun 2014 dengan HPH wajib di batalkan demi hukum. Salah satu indikatornya adalah Pelindo II tanda tangan konsesi dan mengakui kementerian perhubungan sebagai regulator," tegasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Pansus Pelindo II Moh Nizar Zahro menyatakan, Dirut Pelindo II RJ Lino secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi
- Evie Yulin Bakal Menjadi Ketua IPMG Mulai April Ini
- Wakil Ketua MPR Sebut Dukungan Semua Pihak Bantu Kearifan Lokal Tumbuh Berkelanjutan