Nizar Zahro: Saatnya Tj Priok Dikelola Perusahaan Nasional

Di sisi lain, hasil audit BPK yang bertajuk "Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan kegiatan investasi dan biaya sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 pada PT. Pelabuhan Indonesia II tertanggal 5 Februari 2015 dengan NOMOR: 10/AUDITAMA VII/PDTT/02/2015 ditemukan sejumlah kegiatan yang terindikasi korupsi dan merugikan keuangan Negara.

Karena itulah, Ketua DPP Gerindra yang duduk di Pansus Angket Pelindo II, mengingatkan perusahaan yang kini dipimpin RJ Lino patuh terhadap perundang undangan yang berlaku dengan tidak lagi memperpanjang kerjasama dengan perusahaan asing.

"Stop rencana memperpanjang kontrak JICT kepada HPH tahun 2019. Biar dikelola perusahaan nasional yang punya daya saing," pungkasnya.(fat/jpnn)