Nominal Remunerasi Terus Dikritisi

Untuk itu Asmawi menyarankan agar remunerasi diberikan berdasarkan prinsip 3P+L (pay for performance, pay for position, pay for person, pay for living cost). Selain itu, sistem remunerasi juga perlu disusun berdasarkan gradasi yang objektif dan proporsional.

"Sistem remunerasi 3P+L harus segera diberlakukan. Nominal remunerasi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi perekonomian," pungkasnya.

Sorotan atas remunerasi juga datang dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Sidang III DPR RI dalam paripurna DPR, Senin (22/11), Marzuki mengungkapkan, sorotan DPR tentang remunerasi terutama diarahan ke MA, BPK dan kementrian Keuangan.

Menurut Marzuki, perlu ada grand design dan evaluasi terhadap remunerasi yang diterapkan di tiga lembaga dan kementrian tersebut. "Remunerasi harus dikaitkan dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja," cetus Marzuki.(esy/ara/jpnn)