Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo
Oleh: Arjuna Putra Aldino - Ketua Umum DPP GMNI
Apalagi OCCRP didukung oleh sejumlah nama-nama besar dalam konteks ekonomi global seperti The European Union, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office, Ministry for Europe and Foreign Affairs of France, U.S. Department of State hingga National Endowment for Democracy.
Artinya nominasi ini sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata internasional, terutama menggerus kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia.
State Capture Corruption dan Investasi
Definisi korupsi yang menjadi fokus OCCRP bukanlah semata-mata korupsi yang dikenal luas yang dalam pengertiannya sebuah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat administrasi publik layaknya suap yang dilakukan kepada petugas penegak hukum, petugas bea cukai, penyedia layanan kesehatan, dan pejabat pemerintah lainnya.
Namun, sebuah “State Capture Corruption” yakni sebuah upaya individu dan perusahaan untuk membentuk aturan hukum, kebijakan, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri dengan memberikan keuntungan pribadi yang tidak sah kepada pejabat publik.
Kata kuncinya bertolak pada “pengaruh kekuasaan” sebagai hasil dari perselingkuhan antara bisnis dan politik kekuasaan yang kemudian menentukan apakah korupsi diarahkan untuk mendistorsi implementasi hukum atau untuk membentuk aturan hukum itu sendiri yang menguntungkan segelintir orang.
Artinya, korupsi disini bukan lagi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku (illegal) melainkan justru korupsi “dilegitimasi” oleh aturan hukum dan kebijakan yang berlaku secara sah (legal).
Dapat dikatakan dalam state capture corruption, korupsi justru dilakukan dengan cara mempengaruhi “rule of the game”.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengawali langkahnya dengan beban warisan yang cukup mengkhawatirkan.
- Presiden Prabowo Berangkat ke India, Ini Sejumlah Hal Penting dalam Agendanya
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut
- 100 Hari Kerja, Mentrans Iftitah & Wamen Viva Yoga Aktif Berkoordinasi, Ini Tujuannya
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Lestari Moerdijat Ingatkan Hal Penting Ini ke Pemerintah
- Prabowo Perintahkan Aparat Tindak Perusahaan yang Langgar Aturan Pertanahan dan Hutan
- Prabowo Potong Anggaran Seremoni dan Perjalanan Dinas Pemerintah, Hemat Rp 20 Triliun!