Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

Dalam perkembangannya, state capture corruption ini menciptakan sebuah model “predatory state” (negara pemangsa) dimana pemerintah suatu negara mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan segelintir elite dan pengusaha melalui kekuasaan mereka untuk mengendalikan pasar dan membangun jaringan patronase dengan elit bisnis dan para Taipan.

Secara politik, model predatory state ini menurut Mihályi dan Szelényi (2019) menciptakan tiga bentuk praktik perburuan rente yang sistemik yakni pertama, market capture by political elites dimana elite politik menggunakan sumber daya negara untuk mengambil alih properti publik atau mengamankan posisi istimewa mereka dalam kehidupan ekonomi.

Kedua, state capture by oligarchs, negara diambil alih oleh kelompok kepentingan yang kemudian mereka memiliki pengaruh dan kontrol terhadap perumusan kebijakan dan proses legislasi.

Ketiga, the capture of oligarchs by autocratic rulers, situasi dimana elite ekonomi menjadi sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik.

Secara ekonomi, model state capture corruption menjadi landasan bagi berkembangnya entitas “crony capitalism”, sebuah gambaran situasi dimana bisnis mendapat untung dari hasil hubungan dekat dengan kekuasaan negara, baik melalui pembentukan lingkungan peraturan anti-persaingan dan atau korupsi.

Dengan kata lain, kekuatan bisnis berkembang bukan sebagai hasil dari kompetisi bebas, melainkan akibat kolusi antara elite bisnis dan elite politik.

Dan, menurut Crony Capitalism Index yang dipublikasikan oleh the Economist menunjukan Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia. Hal ini menandakan hampir 4 persen kekayaan orang-orang terkaya Indonesia masuk kategori kroni.

Dengan kata lain, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa.