Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo
Oleh: Arjuna Putra Aldino - Ketua Umum DPP GMNI
Dampak dari berkembangnya crony capitalism yakni terciptanya ekonomi biaya tinggi dan distorsi atas mekanisme pasar bebas. Hal ini tecermin dari indikator Incremental Capital to Output Ratio (ICOR) Indonesia yang membengkak.
Pada 2016-2022, ICOR Indonesia berada pada level 7,4. ICOR adalah salah satu parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR-nya, semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi.
Selain itu, para kroni pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa. Sehingga menciptakan persaingan yang tak sehat dan bertentangan dengan prinsip laissez faire dimana pasar bisa mengoreksi dirinya sendiri dengan mekanisme persaingan bebas yang alamiah.
Maka tak terjadi apa yang disebut oleh Adam Smith yang dalam The Theory of Moral Sentiments disebut sebagai “invisible hand”.
Samuel Huntington menyebut korupsi sebagai “sand the wheels”, yang mengakibatkan high transaction cost sehingga menurunkan produktivitas.
Terbukti, Data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 menunjukkan, korupsi merupakan hambatan tertinggi untuk investasi dan berbisnis di Indonesia dengan skor 13,8.
Studi empiris Paolo Mauro seorang direktur economic and market research, International Finance Corporation menyebutkan makin tinggi tingkat korupsi suatu negara maka semakin sedikit foreign direct invesment yang masuk ke negara tersebut.
Maka jelas, nominasi OCCRP sangat berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengawali langkahnya dengan beban warisan yang cukup mengkhawatirkan.
- Prabowo Terbitkan Inpres Efisiensi, Hemat Anggaran hingga Rp 306 Triliun
- Agustina Wilujeng Siap Ikuti Retreat yang Diprakarsai Presiden Prabowo di Magelang
- Pagar Laut Merugikan Rakyat, Pemerintahan Era Jokowi Harus Bertanggung Jawab
- Presiden Prabowo Berangkat ke India, Ini Sejumlah Hal Penting dalam Agendanya
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut
- 100 Hari Kerja, Mentrans Iftitah & Wamen Viva Yoga Aktif Berkoordinasi, Ini Tujuannya