Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo
Oleh: Arjuna Putra Aldino - Ketua Umum DPP GMNI
Walaupun situasi ekonomi bukan menjadi faktor determinan, namun situasi ekonomi berperan “mengondisikan” faktor-faktor yang lain seperti sosial-politik hingga psikologis masyarakat yang berperan secara resiprokal (timbal-balik) terhadap situasi ekonomi itu sendiri.
Artinya, situasi politik pada gilirannya ikut mempengaruhi suatu perubahan sosial, yang sebelumnya didahului oleh prakondisi situasi ekonomi yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan atas tatanan yang ada.
Jonathan Richard Hill mencontohkan bagaimana situasi ekonomi yang memburuk di Eropa seperti Jerman, Italia dan Perancis pada pertengahan 1848 menjadi prakondisi “kecemasan sosial kelas menengah” yang kemudian meningkatkan turbulensi politik hingga mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan.
Studi World Bank dalam Middle East and North Africa (MENA) Economic Monitor: Inequality, Uprisings, and Conflict in the Arab World juga mengatakan hal yang kurang lebih sama bahwa rasa frustasi kelas menengah akibat situasi ekonomi yang terus terpuruk di Syria, Libya, Tunisia, Mesir, and Yaman meningkatkan eskalasi politik yang melahirkan gerakan Arab Spring.
Studi terbaru dari Albert Hirschman, seorang ekonom Jerman-Amerika tentang “Chilean Paradox” mengungkapkan gerakan politik yang melahirkan jatuhnya pemerintahan di Chili akibat dari terjepitnya lapisan sosial kelas menengah yang melahirkan kekecewaan sosial dan ketidakpuasan.
Begitu juga dengan apa yang terjadi di Bangladesh, jatuhnya rezim pemerintahan Sheikh Hasina akibat situasi ekonomi yang memburuk ditambah dengan ketidakpuasan rakyat dengan despotisme rezim yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Bukan hal yang tidak mungkin peristiwa “kecemasan kelas menengah” yang melahirkan krisis politik dan berujung pada pergantian kekuasaan juga akan terjadi di Indonesia.
Untuk itu, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari gejolak sosial politik akibat situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengawali langkahnya dengan beban warisan yang cukup mengkhawatirkan.
- Presiden Prabowo Berangkat ke India, Ini Sejumlah Hal Penting dalam Agendanya
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut
- 100 Hari Kerja, Mentrans Iftitah & Wamen Viva Yoga Aktif Berkoordinasi, Ini Tujuannya
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Lestari Moerdijat Ingatkan Hal Penting Ini ke Pemerintah
- Prabowo Perintahkan Aparat Tindak Perusahaan yang Langgar Aturan Pertanahan dan Hutan
- Prabowo Potong Anggaran Seremoni dan Perjalanan Dinas Pemerintah, Hemat Rp 20 Triliun!