Nono Sampono: Maaf, Menyelesaikan Masalah Papua tidak Cukup dengan Hukum dan Senjata
jpnn.com, JAKARTA - Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua (Kabinda) Mayjen TNI (Anm) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya akibat ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menjadi catatan kelam dalam menangani masalah di wilayah paling timur Indonesia itu.
Wakil Ketua DPD RI sekaligus anggota MPR RI Nono Sampono menyatakan bahwa menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendeketan hukum dan senjata. Namun, lanjut Nono, harus melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
"Kesimpulan saya, maaf, saya harus katakan bahwa menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata," kata Nono dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
Senator dari Ambon itu menegaskan bahwa semua pihak harus jujur melihat persoalan Papua. Mantan Danpaspampres itu menambahkan otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua juga harus dievaluasi, sebelum nantinya diperpanjang.
Dia menyebut negara ini sudah memberikan otonomi khusus. Di balik ini, kata dia, ada anggaran yang cukup besar.
“Mari kita atur, jangan sampai ada lagi dikorbankan terutama rakyat," ucap purnawirawan TNI Angkatan Laut itu.
Lebih lanjut Nono mendorong semua pihak untuk berperan dalam menyelesaikan masalah Papua.
Dia mengingatkan kangan sampai pemerintah saat ini mewariskan masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.
Nono Sampono menegaskan penyelesaian masalah Papua tidak hanya cukup dengan hukum dan senjata tetapi juga harus melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
- Anggota DPD RI Ning Lia Berharap Kemnaker Beri Atensi Khusus Kepada Pekerja Migran Indonesia di Jatim
- Kunjungi Merauke, Mentrans Iftitah Sulaiman Sampaikan Pesan Prabowo untuk Papua
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM