Normalisasi Sungai, Pemprov DKI Siapkan Rp 800 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pihaknya menerima anggaran Rp 1,3 triliun dari APBD.
Sebanyak Rp 800 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, sedangkan Rp 500 miliar untuk waduk.
"Kalau untuk normalisasi sama fokusnya di tiga daerah, Pesanggrahan, Ciliwung, termasuk Sunter. Ini progres yang harus kami kejar agar segera tuntas," kata Teguh di Balai Kota DKI, Jumat (9/2).
Untuk normalisasi sungai ini, Teguh mengaku banyak pekerjaan untuk merelokasi pemukiman warga.
Dia menyebutkan, paling banyak di bantaran sungai di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
"Pesanggrahan saja kami baru ambil wilayah selatan, belum ke barat. Karena sebagain besar kan sudah masuk barat. Nah, kami akan fokus di selatan dan timur lokasinya," kata dia.
Mengenai relokasi warga, kata dia, ada dua jenis yaitu normalisasi dan naturalisasi. Meski demikian, dia menyadari bahwa kedua jenis relokasi itu tidak bisa dilepaskan dari pengosongan pemukiman warga.
"Proses normalisasi, naturalisasi juga semua artinya bukan menggusur, tapi merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Kalau menggusur kan bahasanya terlalu ini (kasar)," kata dia.
Dana dari APBD DKI Rp 1,8 triliun, sebanyak Rp 800 miliar untuk normalisasi sungai, sisanya Rp 500 miliar untuk waduk.
- Pemprov DKI Belum Ganti Rugi 12 Warga yang Terdampak Normalisasi, Heru Bilang Begini
- Heru Budi Pastikan Seluruh Warga Terdampak Normalisasi Dapat Ganti Rugi
- ART Minta Pemprov Sulteng Segera Perbaiki Bendungan Sungai Toili Banggai
- DPRD DKI Sebut Kendala Normalisasi Sungai Bakal Tuntas dengan Cara Ini
- Politikus PSI Sanjung Heru Budi, Menyindir Anies Baswedan
- Bertemu Pangdam Jaya, Heru Budi Buka Kemungkinan Melibatkan TNI untuk Pembebasan Lahan Normalisasi