Norwegia Protes, JK Salahkan Pemerintahan SBY

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti kerjasama dengan Norwegia dalam pengendalian perubahan iklim. Ini disampaikan JK setelah mendapat laporan atas protes Norwegia terhadap kelambanan Indonesia dalam kerjasama itu. Padahal Norwegia sudah memberi bantuan dana USD 30 juta untuk Indonesia .

Atas kelambanan itu, JK menyalahkan pemerintahan sebelumnya, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini lah kita mau realisasikan segera, karena ini sudah lima tahun ini tidak bergerak. Jadi saya sudah bilang Dubesnya, perdana menterinya yang akan datang bulan depan kita akan launching itu," tegas JK di kantornya, Jakarta, Jumat, (6/3).

Sebelumnya Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana USD 1 miliar.

Namun belakangan Norwegia mempertanyakan itu karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang selama ini memfasilitasi kerjasama itu.

Tugas kedua lembaga yang ditutup tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Norwegia juga mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.

Menjawab itu,  JK justru mengkritik kerjasama senilai USD 1 miliar yang dijalankan di pemerintahan sebelumnya tersebut. Menurutnya perencanaan di pemerintahan sebelumnya kurang bagus. Termasuk sistem administrasinya. Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah sekarang akan segera memperbaikinya.

"Kita akan segera perbaiki itu," tandasnya.(flo/jpnn)