Novanto Dicegah ke LN, Tugas Ketua DPR Terganggu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (MKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Syarifudin Sudding mengakui dicegahnya Setya Novanto bepergian ke luar negeri akan mengganggu tugas sebagai ketua DPR.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengatakan, gangguan itu termasuk kerja sama dan hubungan parlemen lintas negara.
“Ya saya kira ini sangat mengganggu apalagi dalam posisi ketua DPR dalam hubungan parlemen lintas negara,” kata Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
Dia yakin Novanto akan mencermati proses penanganan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya kira akan dicermati proses penanganan kasus oleh beliau,” ujar anggota Komisi III DPR ini.
Yang pasti, lanjut Sudding, sejauh ini MKD belum menerima informasi secara resmi ihwal pencegahan Novanto itu. Dia mengaku akan menunggu perkembangan selanjutnya.
Seperti diketahui, KPK mengonfimasi pencegahan Novanto ke luar negeri. Informasi yang dihimpun, Novanto dicegah demi kepentingan penyidikan kasus e-KTP untuk tersangka pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Novanto memang kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Dalam berbagai kesempatan termasuk saat bersaksi di sidang perkara e-KTP untuk terdakwa mantan pejabat Kemendari Irman dan Sugiharto, Novanto membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (MKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Syarifudin Sudding mengakui dicegahnya Setya Novanto bepergian ke luar negeri
Redaktur & Reporter : Boy
- 5 Berita Terpopuler: Kecaman Muncul, Panselda Diminta Selamatkan Honorer TMS, Tessa Bilang Begini
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget