Novanto Minta Pemerintah Lebih Tegas ke Australia
jpnn.com - jpnn.com - Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan pemerintah lebih tegas mendesak Australia agar melakukan investigasi terhadap insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Indonesia Melbourne.
Menurutnya, aksi tersebut sudah masuk ke tindakan kriminal yang sama sekali tidak bisa ditoleransi.
”Jadi tindakan ini, tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir karena ini melanggar hukum dan konvensi Wina tahun 1961 dan 1963,” ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri acara Rapat Pleno Terbatas AMPG dan pelepasan 200 jamaah umroh di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/1).
Ketua umum Partai Golkar itu mengingatkan, Indonesia dan Australia adalah dua negara dengan hubungan diplomatik.
Karena itu, aset-aset Indonesia di negeri Kangguru itu seharusnya dijaga, sebagaimana Indonesia melakukannya untuk mereka di tanah air.
”Untuk itu saya rasa harus segera diinvestigasi supaya tidak ada masalah masalah lagi kedepannya,” tukasnya.
Novanto menyatakan, pemerintah Indonesia harus betul-betul meminta Australia segera merealisasikan desakannya. Apalagi, sebelumnya sudah ada dugaan insiden pelecehan Pancasila sebagai simbol negara. Jadi sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian.
”Saya tadi sudah telepon dengan Menlu, minta segala informasinya dan saya mengapresiasi kepada Menlu yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti terus,” imbuhnya. (aen)
Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan pemerintah lebih tegas mendesak Australia agar melakukan investigasi terhadap insiden pengibaran bendera
Redaktur & Reporter : Adil
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing