Novanto Puji Kecepatan Perekonomian Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018 atau Kemudahan Berusaha, menempatkan Indonesia di posisi ke-72, naik 19 peringkat dari posisi sebelumnya.
Artinya, kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperluas lapangan pekerjaan mendapatkan respon positif dari dunia internasional.
Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik laporan Bank Dunia tersebut. Ini menunjukan kecepatan Indonesia dalam memperbaiki iklim usaha.
"Saya telah membaca laporannya. Capaian Indonesia luar biasa. Kita merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia. Selama dua tahun berturut-turut, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan 7 reformasi seperti penurunan biaya memulai usaha, mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal, peningkatan akses perkreditan, dan memperbaiki sistem penagihan elektronik. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia" kata Novanto.
Novanto mengaku sangat senang. Posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN.
Seperti Filipina (113), Kamboja (135), Laos (141), dan Myanmar (171). Di tingkat negara G-20, Indonesia mengungguli China (78), Afrika Selatan (82), Arab Saudi (92), India (100), Argentina (117), dan Brazil (125).
"Laporan ini sekaligus menunjukan perekonomian Indonesia selalu on the track dan kita semakin optimis memasuki tahun 2018. Fundamental ekonomi makro kita juga terus meningkat, karena DPR selalu mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan reformasi struktural. Kita terus meningkatkan belanja modal, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia," jelas Novanto.
Novanto juga berharap momentum reformasi perbaikan iklim usaha ini tetap bisa dijaga dengan baik, seiring dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan.
Posisi Indonesia yang berada di peringkat ke 72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani