Novanto Tegur Doli, GMPG Anggap DPP Golkar Primitif

jpnn.com, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) melayangkan kritik keras kepada elite partai berlambang beringin hitam yang kini dipimpin Setya Novanto itu. Kritik keras itu menyusul surat peringatan yang disertai ancaman sanksi dari Novanto selaku ketua umum Golkar kepada Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia.

Juru Bicara GMPG M Syamsul Rizal menilai sikap yang ditunjukkan DPP Golkar menunjukkan partainya dipimpin oleh orang-orang primitif dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Sebab, kata Syamsul, elite Golkar masih memberlakukan pengelolaan partai politik dengan cara kuno dan menganggapnya seperti milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan. 

"Mereka menganggap partai diisi oleh atasan dan bawahan, pimpinan perusahaan dan pegawai," kata Syamsul dalam pernyataan tertulis pada Senin (28/8).

Syamsul menambahkan, dalam kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini, partai politik adalah lembaga milik publik. Artinya, besar ataupun kecilnya partai ditentukan sejauh mana pimpinannya bisa berinteraksi, berdialektika, berdialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.

"Pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut dalam tubuh partai. Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," tutur dia.

Lebih lanjut Syamsul mengatakan, melihat surat peringatan untuk Doli maka pimpinan Golkar saat ini seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi. Sebab, peringatan ditujukan kepada Doli sebagai anggota Golkar.

Alasan penerbitan peringatan karena Doli tidak menaati kebijakan Partai Golkar khususnya hasil pleno DPP. Namun, Syamsul menyebut alasan itu tidak punya korelasi karena sebagai kewajiban dan tanggung jawab anggota adalah taat kepada AD/ART dan seluruh keputusan partai.

"Apa yang kami GMPG lakukan selama ini adalah justru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai. Salah satunya adalah keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi," jelas Syamsul.