Novita Hardini Sebut Penghapusan DAK Pariwisata akan Mencekik Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi penurunan anggaran yang signifikan untuk sektor pariwisata dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Kemenpar) Widiyanti Putri Wardhana. Hal ini justru mencekik pemerintah daerah yang terbatas pada anggaran.

"Saya sangat menyayangkan dihapusnya pagu anggaran DAK (dana anggaran khusus) di postur anggaran Kementerian Pariwisata. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata ini menjadi prioritas, dengan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pengembangan pariwisata," kata Novita di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Rabu (20/11).

"Namun, pada tahun 2024-2025, dana DAK untuk pariwisata tidak lagi dianggarkan," tambahnya.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, keputusan ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Dia mengungkapkan sebagai anggota DPR yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, dirinya meyakini kebijakan dihapusnya anggaran DAK akan pasti langsung berdampak.

"Di Trenggalek, wilayah kami di pesisir selatan Jawa Timur, sektor pariwisata adalah salah satu unggulan kami. Dari 6.046 desa wisata yang ada di Indonesia, 36 di antaranya berasal dari Trenggalek. Bahkan, Trenggalek berhasil masuk dalam tiga besar lomba desa wisata nasional, tiga tahun berturut-turut. Selain hadiah nominal rupiah pada saat ceremonial menerima piagam dan piala. Setidaknya ada perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata untuk mendukung infrastruktur penunjang Desa Wisata kami," kata satu-satunya legislator perempuan dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Trenggalek, kata Novita, dengan APBD sekitar Rp1,6 triliun, harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola sektor pariwisata utamanya dibidang infrastruktur penunjang dengan alokasi dana yang terbatas.

"Rp1 triliun dari APBD Trenggalek sudah habis untuk kebutuhan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak sampai Rp70 miliar per tahun. Bagaimana beban daerah ini bisa menghambat meningkatnya wisatawan datang ke Trenggalek," kata dia.

Novita pun mendesak Kemenpar untuk mempertahankan alokasi DAK bagi sektor pariwisata pada 2026 mendatang. "Kami akan terus memberikan dukungan legislasi untuk memastikan dana DAK ini tetap ada, karena sangat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di daerah," tegas dia.