NTB Harus Tingkatkan IPM untuk Dorong Investasi
jpnn.com, MATARAM - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, walau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menjadi catatan penting Pemda Nusa Tenggara Barat, bagaimana agar pertumbuhan ekonominya yang tinggi bisa mendorong IPM yang baik. Harusnya IPM bisa lebih tinggi dari kondisi sekarang,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno di NTB, Selasa (2/5/2017) di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja komisi XI.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini, mengatakan, kalau hanya berharap pada APBD dan belanja negara yang disalurkan melalui APBD, tentu tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Harus ada dari investasi terutama dari konsumsi masyarakat dan konsumsi belanja negara melalui APBD.
“Pemda Provinsi NTB harusnya sudah mulai saving, berpindah dari fokus pertambangan kepada sektor-sektor yang lain,” harapnya.
Di sisi lain, lanjut Michael, potensi wisata NTB sangat baik. Sudah ada upaya membenai sektor pariwisatanya. Apalagi, NTB sedang mengembangkan brand wisata halal. Brand wisata ini harus pula ditunjang oleh infrastruktur dan SDM yang memadai. Ia berharap, ke depan SDM, infrastruktur, dan industri wisata saling dukung untuk menunjang sektor-sektor unggulan.
“SDM untuk industri wisata, kan, berbeda. Jangan sampai industri pariwisata berkembang tetapi SDM-nya dari luar provinsi NTB. Ujung-ujungnya nanti investasi masuk, tetapi lapangan pekerja lokal tidak ada. Akhirnya, investasi yang masuk tidak meningkatkan IPM, karena pekerjanya banyak dari luar,” tutupnya.(adv/jpnn)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, walau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?