NTB jadi Pemda Pertama yang Adopsi Metode BSC

jpnn.com, NUSA TENGGARA BARAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Januari 2019 telah resmi menggunakan metode Balance Score Card (BSC). Balance Score Card adalah metode pengukuran hasil kerja yang biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional.

Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan, dirinya kepala daerah pertama yang menggunakan BSC.

“Saya di sini mewakili masyarakat NTB bersyukur, alhamdulillah saya dan jadi kepala daerah pertama yang mengaplikasikan metode BSC. Dengan kata lain NTB jadi pemda pertama yang mengkombinasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan metode BSC ke dalam sebuah sistem aplikasi yang kami beri nama e-Kinerja," ujar Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah.

Sitti menjelaskan kombinasi SAKIP dan BSC yang membantu memonitoring kinerja. Pada dasarnya, BSC merupakan metode yang digunakan sebagai alat untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah lembaga.

"Dengan BSC, saya menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu saya untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari sebuah lembaga. Kami mengadopsi cara kerja BSC dengan membuat sebuah system tool management yang terintegrasi antara SAKIP dengan BSC," jelas dia.

"Jadi nanti kalau mau evaluasi, tidak perlu menunggu jadwal evaluasi yang dilakukan biasanya 3 bulan sekali, namun bisa dilakukan dengan realtime. Nantinya Saya dan Bapak Gubernur bisa melihat perkembangan dari setiap program yang tercantum di visi misi kami," imbuh Sitti.

Sementara, Asisten 2 Sekretaris Daerah NTB Ridwansyah menargetkan mendapatkan nilai A pada SAKIP tahun ini. 

"Sudah 10 tahun kami mendapat B pada nilai SAKIP. Untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi A, maka kami mengkombinasikannya dengan BSC. Tujuannya agar bisa melakukan efisiensi dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evalaluasi. Dengan adanya metode ini kami bisa melakukan monitoring secara realtime sehingga membantu kami dalam menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, lalu memberikan reward atau punishment yang tepat," jelas dia.