Nuh Akui Kesulitan Urus Nasib Guru Eks RSBI

"Dari sisi yang termasuk asset maupun guru tidak serta merta dialihkan dari provinsi ke kabupaten kota, karena kita juga menjaga, jangan sampai dialihkan ke kabupaten/kota justru guruya tidak jelas siapa yang urus. Sehingga dalam rapat tadi, muncul usulan agar kewenangan kabupaten/kota dan provinsi terhadap pendidikan ditata lagi," jelasnya.

Ditambahkan dia, di UU Sisdiknas hanya mengatakan bahwa pendidikan dasar menengah merupakan kewenangan Pemda, dan sekolah luar biasa ada di provinsi. Ke depan, jika memungkinkan dibuat pembagian kewenangan.

Di antaranya pendidikan dasar (SD-SMP) kewenangannya kabupaten/kota, dan pendidikan menengah (SMA-SMK) kewenangan provinsi.

"Kalau pendidikan tinggi jelas ada di pusat. Itu bagian dari yang harus direview. Intinya konsekuensi dari putusan MK itu tidak sederhana, banyak PP terkait (yang gugur). Kalau Permen kita bisa buat sendiri dan cepat. PP itu tidak sesederhana itu dan ini bukan pekerjaan mudah yang harus diselesaikan dalam waktu 3-4 bulan ini," pungkasnya.(Fat/jpnn)