Nunggak Pembayaran Gaji, Malah Dilempar ke PT LI

Untuk musim ini, PT LI memang menjanjikan gelontoran kontribusi komersial kepada ke-22 klub ISL 2014 senilai Rp 2 miliar untuk tiap klubnya. Angka itu belum termasuk tambahan Rp 500 juta untuk yang lolos ke Babak Delapan Besar, lalu Rp 500 juta lagi untuk klub yang mampu lolos ke babak semifinal.

Nah, untuk Persiba dan klub yang gagal lolos ke Delapan Besar, jatahnya Rp 2 miliar. Untuk itu, Bagus sudah menyebut angka Rp 400 juta sebagai jumlah kontribusi komersial yang dikantongi klubnya. Tapi itu sudah habis untuk membayar gaji pemain pada bulan Maret silam. Sisanya, masih belum cair.

Berbeda dengan pernyataan manajemen Persiba itu, PT LI melalui CEO-nya Joko Driyono justru menyatakan sudah Rp 1 miliar yang digelontorkan pihaknya.

"Itu sudah tuntas kami cairkan pada fase penyisihan lalu. Sedangkan untuk Rp 1 miliar yang sisanya, itu akan kami berikan di rentang waktu sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham, Red) PT LI, dua atau tiga bulan ke depan," tutur Joko.

Menurut Joko, kucuran kontribusi komersial yang dikucurkan kepada 22 klub ISL itu hanyalah stimulus bagi mereka. "Kalau klub-klub itu menganggap kontribusi komersial dari kami sebagai tulang punggung pembiayaan, maka jelaslah mereka itu bukan klub yang qualified untuk turun di ISL," tegasnya.

Terpisah, anggota Komite Eksekutif PSSI Bidang Kompetisi, Erwin Dwi Budiawan menyebut klub-klub harusnya sudah bisa belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Terutama di dalam mengelola pembiayaan operasionalnya untuk sepanjang musim ISL tahun ini. Anggapan kontribusi komersial sebagai tulang punggung pembiayaan klub harus dibuang.

"Sebaliknya, klub harus mulai berpikir untuk mandiri. Bukan hanya di ISL, pun demikian juga dengan di Divisi Utama. Kontribusi komersial memang harus ada, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas nomor satu atau dua untuk urusan penganggaran. Jadikan yang ketiga, keempat ataupun yang terakhir. Jadi, tidak sampai tergantung dengan kontrobusi dari PT LI," beber Erwin.

Sebagai pihak yang berwenang untuk menyiapkan kompetisi di tanah air, Erwin menganggap dari klub sudah harus bisa mengelola anggarannya sendiri. Untuk mengatur pengeluaran klub pun dianggapnya bukan domain PSSI ataupun PT LI.