Nurbaitih Ungkap 2 Menteri yang Berperan Dalam Perjuangan Honorer K2

Sebagai langkah awal, Agustus 2014,FHK2I mendesak MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk membuatkan kebijakan bagi honorer K2 yang tidak lulus tes CPNS 2013.

Kebijakan itu keluar berupa verifikasi dan validasi data honorer K2 yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Data itu kemudian masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan jumlah honoror K2 439.596 orang.

Usai masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jabatan MenPAN-RB dipegang Yuddy Chrisnandi, politikus Partai Hanura. Kepemimpinan Yuddy diwarnai dengan aksi demo besar-besaran FHK2I pada 15 September 2015.

Menurut Nur, demo 15 September 2015 itu adalah puncak perjuangan FHK2I karena melibatkan 80 ribu orang. Saat itu, Jakarta "lumpuh" karena macet di mana-mana.

Peristiwa menegangkan terjadi saat perwakilan honorer K2 dari 20 daerah didampingi anggota DPR bertemu MenPAN-RB Yuddy meminta jawaban atas tuntutan FHK2I yang menuntut diangkat PNS. Namun, Yuddy mengatakan akan dijawab di depan para anggota DPR RI.

"Pak Yuddy saat itu minta waktu untuk Salat Istikharah. Usai salat, Pak Yuddy katakan akan memenuhi permintaan honorer K2. Waktu itu kami semua langsung sujud syukur karena saking gembiranya," tuturnya.

Pascademo, janji Yuddy Chrisnandi ditepatinya. Tepatnya 22 September 2015 dalam rapat kerja Komisi II DPR, Yuddy menyampaikan roadmap pengangkatan honorer K2 secara bertahap hingga 2019l dengan anggaran Rp23 triliun. Di mana tiap tahunnya diangkat 110 ribu honorer K2 dengan mendahulukan usia tua.

Namun, bak petir di siang bolong, rapat kerja ketiga, Yuddy Chrisnandi membatalkan roadmap tersebut. Alasannya bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana turunannya PP Manajemen PNS ada pembatasan usia 35 tahun.