Nurcholish: Indonesia Tidak Mungkin Bisa Melarang Pernikahan Beda Agama
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Program Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) Ahmad Nurcholish mengatakan Indonesia tidak mungkin bisa membuat aturan guna melarang pernikahan beda agama.
Hal itu dikatakan Nucholish, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam UU tersebut, lanjut Nurcholish, mengatur tentang memilih pasangan, menikah hingga berkeyakinan.
"Jadi, sebetulnya menikah itu bagian dari hak sipil bagi warga negara," kata Nurcholish, kepada JPNN.com, Rabu (9/3).
"Nah, oleh karenanya, Indonesia itu tidak mungkin bisa mengeluarkan aturan untuk melarang mereka yang berbeda (agama) untuk bisa menikah karena sudah terikat dengan konsekuensi dari meratifikasi kovenan tentang HAM itu," sambung Nurcholish.
Selain itu, lanjut Nurcholish, bunyi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga bersifat multitafsir.
Adapun bunyi pasal itu, yakni "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
Ada yang berpendapat bahwa karena pernikahan yang sah harus sesuai hukum agama masing-masing maka antara laki-laki dan perempuan yang menikah harus seagama.
Ahmad Nurcholish mengatakan Indonesia tidak mungkin bisa membuat aturan guna melarang pernikahan beda agama, simak selengkapnya.
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Pusat Studi Uighur & Pemuda OKI Indonesia Gelar Roadtrip Demi Perjuangkan Kemanusiaan dan HAM
- Erdogan Menginjak-injak HAM di Turki, Parlemen AS Dorong Joe Biden Lakukan Intervensi
- Wakil Indonesia, Maria Anita Beraudiensi dengan Paus Fransiskus, Angkat Pernikahan Beda Agama
- Tiongkok Kembali Merilis Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di AS
- Tetap Dukung Israel, Ternyata Amerika Serikat Memang Mendukung Aksi-Aksi Pelanggaran HAM