Nurdin Halid: Golkar Jangan Tersandera Persoalan Novanto

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan partainya maupun DPR RI tak boleh tersandera oleh persoalan hukum pribadi Setya Novanto.

Karena itu, Rapat Pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Selasa (21/11) adalah upaya untuk menyikapi dua posisi penting pascapenahanan Novanto oleh KPK, yakni ketum Golkar dan ketua DPR.

Dijelaskan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan ini, rapat pleno akan mengevaluasi kedua posisi tersebut.

"Karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," ucap Nurdin.

Mantan ketua umum PSSI ini pun menyebutkan, rapat konsolidasi yang dilakukan partainya bersifat internal dan eksternal.

Sedangkan untuk kandidat pelaksana tugas (plt) ketum, Nurdin menyebut akan dibahas sesuai kebutuhan organisasi partainya.

"Kalau misalnya bahwa diputuskan Munaslub maka tidak perlu ada plt, cukup ketua harian, korbid dan sekjen yang mengendalikan partai, membentuk panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan Munas," jelas Nurdin.

Kemungkinan pelaksanaan Munaslub sendiri, seandainya diputuskan oleh pleno maka tidak boleh melewati bulan Desember. Pertimbangannya adalah Pilkada Serentak 2018. Namun dalam kondisi mendesak, cara yang murah dan legal memang dengan penetapan plt ketum.