Nurdin Halid Pastikan Sanksi Kader yang Menolak Erry-Ngogesa

jpnn.com, MEDAN - Keputusan Partai Golkar mengusung pasangan Tengku Erry Nurasi dan Ngogesa Sitepu di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 mendatang sudah final. Seluruh kader partai pun wajib memberikan dukungan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Khalid pada pembukaan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Orientasi Fraksi Partai Golkar DPRD-DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Wisma Benteng, Medan, Selasa (5/9).

Nurdin menyatakan, dirinya dapat memahami perasaan para kader Partai Golkar Sumatera Utara, yang pada Rakerda beberapa waktu lalu sangat bersemangat mendukung Ngogesa Sitepu menjadi calon gubernur yang akan diusung Partai Golkar.

Tetapi, tambah Nurdin, di dalam politik, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat dan tidak boleh bersifat hitam-putih.

"Dalam proses penetapan calon itu, silahkan kita berbeda pendapat. Namun, ketika sudah ada keputusan, tidak boleh lagi ada perbedaan. Semua harus bersatu mendukung dan kompak dalam memenangkan pasangan Erry-Ngogesa," katanya.

Terkait dengan adanya dinamika di internal partai sebagaimana dikeluhkan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa, seputar kader partai yang terkesan tidak solid memberikan dukungan, Nurdin Khalid menegaskan, para kader yang terbukti tidak memberikan dukungan kepada Erry-Ngogesa, akan dikenai sanksi dan tindakan tegas.

Pada bagian lain, Nurdin meminta para kader Partai Golkar di Sumut, jika ingin memenangkan pertarungan dalam Pilkada hendaknya segera membentuk tim pemenangan serta menemukenali anatomi Pilkada. "Jangan sampai calon kita unggul dalam survei, tapi kalah pamor di lapangan," ujarnya.

Nurdin menambahkan, memenangkan Pilgubsu dan Pilkada 2018 bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sasaran antara demi memenangkan Pileg dan Pilpres 2019. "Dengan begitu, kita akan mampu merebut kekuasaan demi menyejahterakan rakyat," katanya.