Nurhayati Beber Kode Permainan DPID Lagi

Namun hakim Hendra tampaknya tak puas mendengar jawaban politisi Partai Amanat Nasional itu. Hakim terus menggali informasi agar Nurhayati bicara. Mantan anggota Banggar DPR itu pun menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tahu dengan jelas siapapun yang diduga terlibat. Bahkan KPK tahu ada kode khusus bagi orang-orang memainkan proyek DPID itu.

"Kode-kode yang diungkapkan di KPK sudah jelas. Alokasi DPID. Contoh terhadap empat daerah yang dituduhkan pada saya, Yang Mulia. Kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar dan Pidie Jaya. Itu stabilo kuning, tulisan biru, punya Fraksi Demokrat, Bener Meriah, dan Minahasa. Sedangkan stabilo kuning, tulisan orange, itu milik Fraksi PKS. Hanya itu yang saya tahu," papar Nurhayati. "Kode-kode itu adalah identitas pemiliknya," lanjutnya.

Dalam persidangan itu hadir pula Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS Tamsil Linrung dan Wakil Pimpinan Banggar asal Fraksi PDI-Perjuangan Olly Dondokambey sebagai saksi. Kepada majelis hakim, Tamsil menjelaskan, masing-masing anggota Banggar DPR memiliki kewengan untuk mengusulkan daerah pemilihannya sebagai calon penerima DPID.

Namun mengenai disetujui atau tidaknya, hal itu harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria daerah penerima DPID yang sudah ditetapkan Pemerintah dan Banggar DPR. “Anggota pada dasarnya bisa mengusulkan, seratus, dua ratu, tapi sifatnya usulan. Selama kriteria memenuhi, pasti kita akomodir,” ujar Tamsil.