Nurhayati Merasa Partai Demokrat Tersudutkan
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan proses hukum terhadap kader-kader partainya yang terlibat korupsi.
Hal terkait dengan kesaksian mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang mengaku pernah memberikan uang USD 200 ribu kepada Komisi VII DPR sebagai tunjangan hari raya (THR). Menurutnya, jumlah uang itu diserahkan ke anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Tri Yulianto.
‪‪"Saya kira kami tidak perlu ada apa-apa, diperbesar. Kami percaya. Proses di KPK silakan berjalan. Kami yakin KPK berkeadilan. Karena negeri ini negeri yang berdemokrasi," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/11).
Namun Nurhayati berharap KPK tidak tebang pilih dan media juga tidak hanya menyudutkan PD dalam setiap pemebritaan di KPK. Sebab, menurutnya, bukan hanya kader PD yang pernah disebut baik dalam dakwaan tersangka korupsi maupun kesaksian persidangan.
"Cek di KPK. Apakah hanya (kader) PD yang isinya di KPK. yang sudah tersangka itu mana? Hanya PD yang jadi tersangka? Apakah di DPR hanya demokrat. Yang ada di KPK itu bukan hanya baru disebut di BAP, ada yang sudah disebut dan dijadikan tersangka, kemana beritanya," kata Nurhayati dengan dana tinggi.
Nurhayati merasa partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tersudutkan oleh pemberitaan kasus-kasus korupsi di KPK. Sebab, setiap hari dan setiap pagi dirinya hanya disuguhi pemberitaan terkait Demokrat.
"Saya jadi bertanya-tanya, kemana yang lainnya. Kami ingin KPK menuntaskan kasus.‬‬ ‪‪Sebagai Ketua Fraksi saya merasakan adanya ketidakberimbangan," tandasnya.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani